Islam Dan Hak Asasi Manusia 
Back To Standard Version
Posted By : DilaDellila (Dila, Dellila)
Source : www.virtualfriends.net (VF)
Author : Unknown
Posted On : 7 years ago


Description:

SALAH satu prestasi signifikan yang diraih Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rentang sejarah lima puluh tahun pertama organisasi ini berdiri adalah berhasilnya PBB menyusun satu deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Hak Asasi manusia (HAM). Sejak pendeklarasiannya tahun 1948, isu tentang HAM terus hangat dibicarakan sampai sekarang, baik itu oleh akademisi, pers, organisasi pemerintah, lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, maupun para aktivis HAM disemua level; domestik, regional, dan internasional. Isu ini terus menggelinding dari mulai mendiskusikan tentang pentingnya suatu negara menjunjung tinggi HAM sampai perlu diadilinya para pelanggar HAM, bahkan perlunya mengembargo negara yang tidak memerdulikan hak yang paling asasi bagi manusia tersebut.

Tulisan ini akan mencoba mendiskusikan dua isu yang berkaitan dengan hal ini. Pertama, kontroversi apakah HAM harus dipahami sebagai prinsip universal yang bisa diterapkan bagi seluruh umat manusia atau hanya dipandang sebagai nilai esensial yang dibentuk oleh suatu negara yang hanya berlaku bagi negara tertentu.

Kedua, hubungan Universal Declaration of Human Rights di satu sisi dan nilai-nilai universal Islam di sisi lain, adakah kontradiksi atau konflik nilai di dalamnya?

Apakah Declaration of Human Rights itu Universal?

Pertanyaan tentang apakah human rights bersifat universal atau partikular sudah lama dibicarakan oleh para ilmuwan sosial diberbagai penjuru dunia. Apakah setiap pasal yang ditulis dalam deklarasi itu mengandung nilai-nilai universal? Bisakah semua nilai itu diaplikasikan di setiap negara dan setiap masa dengan melampau batas-batas budaya?

Pertanyaan-pertanyaan itu wajar muncul karena PBB mencantumkan kata "universal" dalam judul deklarasi tersebut. Padahal, Universal Declaration of Human Rights bukanlah kebenaran wahyu dari Dzat yang transenden untuk manusia di dunia. Deklarasi ini tidak lebih dari sekadar sebuah dokumen yang disepakati oleh sekelompok orang dalam konteks sociohistoris yang spesifik.

Menurut Honey (1999) deklarasi itu merupakan hasil dari pergulatan politik, sosial, budaya, dan ekonomi dalam suatu masa.

Ada beberapa alasan mengapa universalitas deklarasi ini perlu dikritisi dan dipertanyakan.

Pertama, menurut Cassese dalam "Human Rights in a Changing World" (1994), ada banyak perbedaan filosofis yang fundamental dalam memandang konsep hak asasi. Cassese memberi contoh tentang adanya perbedaan konsep hak asasi antara negara-negara Barat kapitalis dan negara-negara sosialis.

Bagi Barat, hak asasi adalah sesuatu yang melekat pada setiap individu dan merupakan faktor intrinsik setiap manusia sehingga negara harus menghargai hak asasi rakyatnya. Sementara bagi negara-negara sosialis, hak asasi hanya ada dan melekat pada masyarakat dan negara sebagai suatu kelompok, bukan sebagai individu.

Persoalan lain yang juga perlu diperhatikan adalah perbedaan culture. Adalah perlu untuk dicatat bahwa hampir tidak ada sistem nilai yang bisa disebut universal. Sistem nilai biasanya adalah sesuatu yang dibatasi oleh persepsi budaya. Tharoor (1999) menulis: "... if there is no universal culture, there can be no universal human rights" (Jika tidak ada kultur yang universal, tidak ada HAM universal). Sebagai contoh, bagi kultur masyarakat Barat, hak asasi individu adalah di atas segala-galanya dan setiap individu harus mendapatkan perlindungan dan kebebasan menghadapi penyalahgunaan kekuasaan dari pemerintah yang sewenang-wenang. Sementara bagi kultur Yunani, kebebasan itu adalah hak kolektif suatu masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan kelompok.

Perbedaan cara pandang dan kultur seperti ini memiliki implikasi praktis dalam penerapan nilai-nilai asasi bagi masyarakat. Lebih tajam lagi kritik yang dilontarkan para agamawan tentang definisi universalitas hak asasi. Bagi mereka, tidak ada sesuatu yang universal, termasuk human rights, tatkala sesuatu itu bukan berasal dari Tuhan dan tidak memiliki nilai-nilai transenden (transcendent values). Oleh karena itu adalah tidak pas untuk menempatkan human rights sebagai manifestasi tertinggi dari spritual etik sejarah kemanusiaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam deklarasi itu belum bisa menggantikan, misalnya nilai-nilai kasih universal dalam etika Kristen, nilai solidaritas dalam Islam atau etika rasa ikut menanggung penderitaan orang lain dalam agama Buddha. Deklarasi itu tidak lebih hanya berkonsentrasi pada political justice dengan cara mengakomodasi beberapa standar normatif dalam kehidupan manusia.

Lebih jauh, konsep human rights adalah merupakan hasil perkembangan peradaban Barat. Ini merupakan produk historis Eropa sebagai bentuk perlawanan gerakan pluralisme terhadap feodalisme yang berkembang di Eropa ketika itu. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa, human rights bagi Bielefeldt (1995) memiliki hubungan eksklusif dengan kultur dan filsafat hidup Barat yang lebih cocok diterapkan pada masyarakat Barat. Karena isu human rights merupakan respons politik terhadap munculnya modern-state di Eropa Barat, menurut Afshari (1994) adalah sangat logis dan natural kalau konsep itu lebih mudah diterima dan diterapkan pada kultur masyarakat Barat.

Dari penjelasan di atas tampak dengan jelas bahwa adalah cukup sulit untuk menerapkan standar human rights yang diformulasikan Barat diterapkan pada kultur non-Barat, termasuk pada masyarakat yang memegang etika religius yang ketat seperti pada umumnya masyarakat Timur. Lalu, bagaimana hubungan antara Declaration Human Rights dan nilai-nilai etika Islam?

Islam "vis a vis"

Deklarasi Human Rights

Sebagaimana Kung dan Moltmann dalam "The Ethics of World Religions and Human Rights" (1990) menulis bahwa hampir semua agama besar di dunia memiliki masalah dalam mewujudkan pasal-pasal hak asasi yang tercantum dalam Declaration of Human Rights.

Adalah menarik untuk mendiskusikan hubungan antara Islam dan HAM. Salah satu kesulitan yang dihadapi ketika mendiskusikan hubungan antara Islam dan HAM adalah adanya fakta bahwa dalam Islam ada beberapa mazhab dan aliran pemikiran yang berkembang. Meskipun demikian, cendekiawan Muslim yang konsen terhadap isu relativisme budaya dan HAM secara garis besar terbagi kepada dua kelompok.

Afshari (1994) menyebutnya sebagai kelompok old-traditionalist dan new-traditionalist, sementara Bielefeldt (1995) menyebut mereka sebagai kelompok konservatif dan liberal.

Kelompok konservatif menolak untuk memaksakan standard Barat diterapkan pada masalah-masalah publik masyarakat Muslim. Bagi mereka, urusan publik dalam masyarakat Islam telah diatur secara jelas oleh norma agama. Bagi kelompok ini, universalitas HAM yang dipromosikan oleh PBB dan negara-negara Barat adalah ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat Muslim.

Meskipun demikian, kelompok ini tidak serta-merta menolak seluruh konsep tentang HAM yang ditawarkan Barat, mereka menawarkan solusi dengan penekanan pada perlunya masyarakat Islam merumuskan konsep HAM dengan framework yang islami.

Kelompok liberal di pihak lain telah jauh melangkah dengan mencoba menafsirkan teks-teks sakral agama dengan cara mengembangkan metodologi penafsiran baru. Bagi kelompok ini diperlukan reinterpretasi baru atas nilai-nilai Islam untuk memenuhi tuntunan norma global.

Ahmed An-Naim (1994), seorang cendekiawan hukum Islam yang konsen dengan HAM, mengatakan bahwa secara substantif nilai-nilai Islam sangat mendukung dan sejalan dengan norma legal HAM yang dikembangkan Barat jika nilai-nilai Islam ditafsirkan secara akurat. Untuk mendukung pernyataannya, Naim menunjuk elastisitas Islam yang memiliki kafabilitas tinggi dalam mengakomodasi variasi interpretasi teks. Lebih jauh, kaum liberal Muslim memandang bahwa tidak ada kontradiksi yang prinsipil antara nilai-nilai Islam dan standard HAM internasional yang dikembangkan PBB. Ide-ide Al Quran tentang tingginya martabat manusia, perlunya solidaritas kemanusiaan bahkan tidak adanya pemaksaan dalam beragama menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai HAM.

Sampai sekarang, kontroversi antara kaum konservatif dan liberal Muslim tentang hubungan antara Islam dan HAM masih belum berakhir. Namun, untuk menyinergikan dan membangun suatu konsep tentang HAM dengan framework islami, seperti ditekankan kaum konservatif, masyarakat Muslim telah berhasil menyusun dua deklarasi tentang HAM: The Universal Islamic Declaration of Human Rights yang dirumuskan oleh Islamic-Council Eropa pada tahun 1981 dan Cairo Declaration of Human Rights in Islam yang diadopsi oleh Organisasi Konferensi Islam pada Agustus 1991 sebagai acuan HAM dalam Islam.

Untuk melihat apakah ada kontradiksi antara deklarasi HAM produksi Barat yang dipromosikan PBB dan Islam, beberapa contoh pasal yang diambil dari Universal Declaration of Human Rights dan Universal Islamic Declaration of Human Rights dicoba didiskusikan di sini.

Pasal 16 deklarasi HAM versi PBB menyebutkan bahwa "wanita dan laki-laki dewasa, tanpa batasan ras, warga negara, atau agama berhak untuk menikah dan memiliki keluarga". Keduanya baik laki-laki maupun wanita memiliki hak yang sama untuk menikah, selama pernikahan dan hak untuk bercerai. Pasal ini jelas kontradiktif dengan norma Islam yang melarang wanita Islam menikah dengan non-Muslim. Pasal 18 menyebutkan bahwa, "Setiap orang memiliki hak kebebasan untuk berpendapat dan beragama, termasuk hak untuk pindah agama". Hak untuk pindah agama banyak ditentang oleh beberapa negara Islam. Meskipun Al Quran mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Isu krusial tentang larangan konversi agama dari Islam kepada non-Islam masih banyak ditentang dalam konsep kebebasan beragama di negara-negara Islam.

Beberapa pasal dalam Universal Islamic Declaration of Human Rights juga sangat terbuka untuk dikritik. Sebagai contoh pasal 6 menyebutkan bahwa, "Wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki", padahal dalam tataran realitas masih ada negara-negara Islam yang memosisikan wanita sebagai makhluk kelas dua. Poin lain yang menarik adalah pasal 23 yang mengatakan bahwa, "Karena dalam pandangan Islam negara Islam adalah Ummah Islamiah, maka setiap Muslim memiliki hak untuk secara bebas keluar-masuk negara Islam".

Dalam realitas sosial ini sangat sulit untuk diterapkan. Sebagaimana dunia global sekarang mengenal batasan negara dan bangsa, tentunya adalah tidak mungkin misalnya, Muslim Indonesia dengan seenaknya keluar masuk Saudi Arabia, Kuwait, atau negara Islam lainnya tanpa memiliki paspor dan visa. Pemaparan di atas dengan jelas mengindikasikan bahwa perbedaan tafsir atas konsep HAM muncul di mana-mana termasuk dalam tradisi Islam.

Sekarang, tantangan bagi Universal Declaration of Human Rights bukan hanya pada tataran konsep "universalitasnya" yang sering dipertanyakan, tetapi lebih penting lagi adalah masalah aplikasi konsep yang harus melintas batas kultur dan masa. Ketika masyarakat global sekarang ini banyak ditandai dengan beragamnya konflik kepentingan, adalah sangat susah, untuk tidak mengatakan mustahil, deklarasi HAM bisa diterima oleh setiap negara dan diterapkan di setiap waktu dan tempat.

Akhirnya, saya setuju bahwa HAM merupakan elemen penting bagi kehidupan masyarakat modern. Namun, dalam dunia yang sangat pluralis, adalah penting untuk dicatat bahwa susah untuk memaksakan satu standar paradigma atau worldview dan dengan paradigma itu mengklaim orang lain salah dan harus berubah mengikuti paradigma tadi. Wallahu a'lam.***